Surabaya, areknews – Upaya untuk merealisasikan sarana transportasi massal cepat (AMC) berupa ‘trem’ di Surabaya rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Keterbatasan anggaran dan belum dikeluarkanya izin jalan dan izin bangun, membuat proyek ini sulit dilaksanakan.
Sejumlah kalangan DPRD Surabaya pesimistis terhadap mega proyek pembangunan Trem bisa terealisasi. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey menyebut, informasi dari Kementrian Perhubungan dalam APBN 2017 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan trem di Surabaya.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat tengah berkonsentrasi membangun infrastruktur di Palembang, menjelang pelaksanaan Asian Games di daerah tersebut. “Anggaran sekitar Rp 4 Triliun ke sedot ke sana, salah satunya untuk membangun LRT (Light Rail Transit), bisa jadi pembangunan trem di ujung tanduk,” ujarnya, Kamis (24/11).
Disisi lain, kata Awey, hingga saat ini presiden Jokowi juga belum mengeluarkan perpres. Padahal, peraturan tersebut merupakan kunci untuk membangun moda transportasi massal tersebut.
“Pemkot harusnya kembali mengkaji secara benar terkait pernyataan Menteri Perhubungan sebelumnya bahwa trem hanyalah proyek romantika belaka,” ujar Politisi Partai Nasdem.
Senada disampaikan oleh anggota komisi C DPRD dari partai Demokrat Mochamad Machmut. “Jangan berikan angin surga kepada warga Surabaya,” ungkapnya. Saat ini, pendapatan APBN nasional turun. Semua anggaran di kementrian dikepras, termasuk kemenhub.
Maka, semua anggaran yang digunakan untuk skala prioritas. “Janji meyakinkan tetapi tidak dipikirkan konsistensi pemerintahan,” pungkasnya. Selain itu, mengingat keterbatasan anggaran, ia khawatir pembangunan trem akan berhenti di tengah jalan. Pasalnya, sebelumnya alokasi dana APBN hanya berkisar Rp 155 Miliar.
Kendati di Kementerian Perhubungan terdapat dana bantuan yang ditawarkan pemerintah Jerman yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun. Namun besaran dana tersebut masih belum mencukupi dari jumlah biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 2,4 triliun. Apalagi, berdasarkan informasi terkini dari Kementrian Perhubungan, akibat inflasi alokasi anggaran yang dibutuhkan saat ini sudah mencapai Rp 3,3 triliun.
Rencananya pada Jumat (25/11), Walikota Tri Risma di undang oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas soal Percepatan Penyelenggaran Kereta Api ‘trem’ di Surabaya.
Walikota perempuan pertama di Surabaya ini, akan menghadiri undangan bersama instansi terkait yaitu Bappeko, Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Hukum dan Bagian Perlengkapan kota Surabaya.
“Saya memang sempat pesimis soal pendanaan Trem. Bahkan saat perjalanan keluar negeri saya sempat ketemu Bu Menkue (menteri keuangan,red) dan langsung saya tanyakan dana APBN untuk proyek trem di Surabaya. Jawab Bu Menkeu singkat, gak ada uang,” jelas Risma.
Risma menilai, yang menjadi hambatan utama bukan masalah pendanaan. Untuk pendanaan bisa kita cari dari pinjaman luar negeri jika pemerintah pusat segera mengeluarkan 2 izin operasional proyek AMC tersebut.
“Pendanaannya tidak mahal, cuma kita menunggu 2 izin yang memang kewenangan dari pemerintah pusat, yaitu soal izin jalan dan izin bangun. Ngak tahu kenapa kok tidak dikeluarkan, padahal kita sudah mendapat tawaran pinjaman dari Jerman, berapa trilliun gitu,” pungkasnya.xco
