Surabaya, areknews – Wali kota Surabaya Tri Rismaharini berkomitmen pada awal Januari 2017, akan melakukan pelantikan pejabat baru dengan tatanan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah diberlakukan. Dia menegaskan tidak akan melakukan mutasi dalam waktu dekat, khususnya selama bulan Desember 2016.
“Kemarin sudah ada tes psikologi untuk eselon dua, tiga dan empat. Jadi sudah siap. Tapi yang pas, nggak bisa akhir tahun ini,” kata Risma, kemarin.
Risma mengaku lebih memilih melakukan mutasi di awal tahun 2017, setelah penyusunan laporan pertanggungjawab tahun anggaran 2016 dilakukan. Langkah ini diambil agar tidak mengganggu laporan pertanggungjawaban akhir tahun para pejabat yang bersangkutan.
“Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja ayo tak mutasi. Tapi apa yang lain siap semuanya. Sebab ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya dirubah. Saya kira yang pas itu awal tahun depan,” ujarnya.
Jika pelantikan dilakukan akhir tahun, dikhawatirkan akan membebani pejabat baru dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran. Nanti ada pejabat yang tidak ikut menggunakan anggaran, tapi hanya ketiban membuat laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Masalahnya pertanggungjawaban anggaran itu nggak gampang lho rek. Ini aja banyak camat yang ngeluh minta pendampingan membuat administrasi anggaran,” paparnya.
Saat ini, terdapat 163 jabatan di SKPD yang kosong., termasuk jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses mutasi dan pelantikan pejabat baru. Tercatat Risma tidak melakukan mutasi sejak pertengahan Maret tahun 2015 yang lalu.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto mengatakan, dalam mengisi jabatan yang kosong itu harus dengan pertimbangan dan pemetaan personel yang jelas.
“Untuk pengisian jabatan kami meminta pemkot agar obyektif dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan posisi yang dibutuhkan,” kata Herlina.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, seharusnya ada analisa jabatan dan beban kerja ditatanan pemkot. Agar jelas, dalam satu posisi tertentu dan dengan beban kerja tertentu harus ideal dijabat oleh orang yang seperti apa.
Hingga saat ini ada beberapa SKPD yang kosong. Seperti jabatan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, serta Direktur RSUD Dr Soewandhi. Selain itu juga masih banyak beberapa jabatan lain yang belum terisi. Di antaranya, pejabat eselon III-a setingkat sekretaris dinas dan camat sebanyak 6 orang, eselon III-B setara kepala bidang dan sekretaris kecamatan sebanyak 10 orang. Kemudian pejabat eselon IV-a setingkat kepala seksi maupun kasubbag dinas sebanyak 52 orang, serta eselon IV-B setara kepala seksi di kelurahan sebanyak 91 orang.xco
