Surabaya, areknews – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat (13/1). Mereka meminta kalangan dewan memperhatikan keluhan masyarakat tentang pemberlakuan PP nomor 60 tahun 2016.
Peraturan pemerintah ini yang menjadi dasar kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) STNK dan BPKB. Kenaikan 100-300 persen dinilai memberatkan masyarakat. Sehingga, kebijakan pemerintah dinilai tidak populis.
Koordinator lapangan (korlap) aksi Muchlis menjelaskan, kalangan dewan semestinya bisa merasakan apa yang dihadapi masyarakat. Sebab, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang kenaikan tarif STNK-BPKB dinilai memberatkan masyarakat ditengah himpitan ekonomi.
“Jokowi dikenal presiden yang suka blusukan dan pro dengan rakyat, tapi disinggung kenaikan PNBP kendaraan bermotor ndak bisa jawab,” ucapnya.
Muchlis menyayangkan sikap dewan yang terkesan acuh terhadap kebijakan yang mencekik masyarakat. Fungsi dewan sebagai wakil rakyat tidak berjalan maksimal. Semestinya, dewan membela rakyat yang merasakan dampak langsung kenaikan PNBP kendaraan bermotor.
“Hati nurani dewan sudah mati, mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan, anggota dewan tidak lagi peduli terhadap nasib rakyat,” ujarnya.
Sebagai simbol matinya hati nurani dewan, massa aksi kemarin melakukan shalat janazah. Mereka bersama-sama menggugah hati legislatif agar kembali menjalankan fungsinya dengan baik.
Kedatangan para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Surabaya seperti UIN Sunan Ampel, Unair, ITS ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Armuji, anggota Komisi C Vinsensius, dan Kapolrestabes Kombespol M Iqbal.
Armuji mengapresiasi perjuangan mahasiswa yang peduli terhadap nasib rakyat. Adanya aksi untuk menentang pemberlakuan PP nomor 60 tahun 2016 menunjukkan mahasiswa masih memiliki idealisme.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif PNBP kendaraan bermotor untuk kemajuan negara. Apapun kebijakannya, pemerintah tidak akan menutup mata.
“Kebijakan itu pasti akan dievaluasi, kalau emang menyengsarakan, saya yakin pemerintah tidak akan menutup mata,” pungkasnya.xco
