,

Ditengah Harga Cabai ‘Selangit’ Anggota Dewan Sibuk Arisan

Surabaya, areknews – Himpitan ekonomi yang mencekik warga akhir-akhir ini, yang diperparah dengan naiknya harga sembako terutama cabai yang mencapai 140 ribu perkilogram, rupanya belum mampu menggugah rasa empati para wakil rakyat yang duduk dikursi DPRD Surabaya. Hal ini nampak pada acara arisan yang nilainya hingga jutaan rupiah dilakukan oleh sejumlah anggota dewan didalam rumah rakyat tersebut.

Kegiatan arisan yang bernilai jutaan rupiah ini dilakukan ketika waktu senggang. Bukanya membahas masalah rakyat, kegiatan seperti ini tentunya kontradiktif dengan kondisi yang dihadapi rakyat saat ini. Mengingat harga kebutuhan pokok seperti cabai dan BBM melambung.

Arisan bulanan rutin itu bahkan dilakukan di gedung dewan di sela-sela menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Menurut saksi mata dan bukti gambar yang didapatkan, dalam kegiatan tersebut terlihat Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih Retnowati dan beberapa anggota dewan perempuan lainya yang tampak antusias.

Arisan tersebut menggunakan botol ada lubang kecil untuk mengeluarkan satu gulungan kertas. Bukan sembarangan, botol itu berisi 17 nama anggota dewan. Satu gulungan yang berhasil keluar dari botol itu akan dapat rejeki nomplok Rp 17 juta sekali tarikan.

Terkait hal ini, Direktur Parlemen Watch Jatim, Umar Sholahudin mengaku sangat prihatin karena kegiatan seperti ini dilakukan oleh anggota dewan untuk mengisi waktu luang. Apalagi kegiatan dilakukan di dalam ruang komisi gedung DPRD Surabaya.

Kegiatan seperti ini menurutnya sebagai bentuk gaya hidup kemewahan ditengah naiknya harga kebutuhan pokok yang dialami oleh rakyat. “Kalau ikut arisan itu hak pribadi, tapi dari segi kepatutan sangat prihatin karena diketahui publik. Secara pribadi saya kecewa karena kegiatan seperti ini mestinya dihindari, harus berkaca lah pantas atau tidak,”ujarnya, Jumat (3/2).

Karena itu pihaknya meminta kepada perangkat dewan dalam hal ini Badan Kehormatan (BK) untuk melakukan langkah klarifikasi karena masuk sebagai pelanggaran. Artinya kegiatan ini akan menjadi citra buruk kinerja wakil rakyat yang digaji dan mendapat fasilitas dari dana APBD.

“Kan masih banyak kegiatan berguna untuk mengisi waktu luang sebagai anggota dewan. Ini akan menimbulkan sinisme oleh masyarakat mengingat dilakukan wakil rakyat,” pungkasnya.xco