Surabaya, areknews – Anggaran sebesar tiga miliar telah disiapkan oleh Pemkot Surabaya untuk menggelar seleksi CPNS tahun 2017. Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi pembukaan lowongan CPNS dilingkungan pemerintah kota Surabaya. Hal ini menjadi sorotan Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Surabaya yang meminta dana tersebut dialihkan jika tidak digunakan untuk seleksi CPNS tahun ini.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto menilai Pemkot Surabaya masih membutuhkan tenaga PNS baru, seiring dengan dibukanya pendaftaraan seleksi CPNS disejumlah kemetrian dan pemerintah daerah. “Tenaga PNS yang dibutuhkan di lingkungan Pemkot Surabaya terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, juga diperlukan tenaga disejumlah SKPD akibat pemekaran dinas menyusul perubahan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Tetapi kalau Pemkot Surabaya tidak ada rencana melakukan seleksi penerimaan PNS, maka sebaiknya anggaran untuk seleksi CPNS dihapus untuk dialihkan ke kebutuhan lain supaya anggaran itu lebih bermanfaat.
“Jika anggaran ini tidak digunakan dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja terhadap serapan anggaran Badan Kepegawaian Pemkot Surabaya,” tambahnya. Menurut politisi partai demokrat ini, anggaran untuk seleksi CPNS Pemkot Surabaya sebesar tiga miliar bisa dialihkan untuk kebutuhan BKD Pemkot Surabaya, misalnya untuk pemantapan keberadaan assessment centre sebagai upaya meningkatkan kinerja SDM.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya mulai mengeluhkan kekurangan tenaga PNS lantaran sudah tiga tahun tidak merekrut pegawai. Kondisi tersebut membuat banyaknya kekosongan posisi pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya Mia Santi Dewi mengatakan, dua bulan lalu pihaknya sudah mendapatkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
Isinya diminta untuk melakukan pendataan posisi PNS di lingkungan Pemkot yang kosong dan butuh diisi. Pemkot sudah melakukan pendataan, dan yang paling banyak terdapat di dua sektor. Yaitu di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dua posisi ini banyak yang kosong dan butuh untuk segera diisi agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat.
“Dari surat itu kami sudah melakukan pendataan dan kami mengirimkan pengajuan formasi sebanyak 1.500 PNS. Jumlah ini campur mulai pegawai, guru, tenaga kesehatan, dan semua posisi yang kita butuhkan,” ujarnya. Menurut Mia, jumlah nyata kebutuhan untuk PNS di Pemkot lebih banyak, bahkan lebih dari dua ribu. Ini mengingat sudah tiga tahun tidak ada penerimaan PNS karena moratorium.
Sedangkan pegawai pemkot yang pensiun setiap tahunnya mencapai 700 orang. Dimana 400 orang diantaranya adalah dari tenaga kependidikan atau guru. “Kebutuhannya tentu lebih dari 1.500 formasi yang kita ajukan. Namun kita juga harus sesuaikan juga kemampuan anggaran daerah maupun APBN bisanya memberikan lowongan pertahunnya berapa,” pungkasnya.xco
