Surabaya, areknews – Pencairan dana tali asih kepada warga masih tertunda, lantaran dari pihak warga mengubah kesepakatan awal yang sudah di sepakati oleh pihak pengelola apartemen. Warga yang diwakili tim sembilan tetap ngotot pencairan tali asih dalam jumlah besar.
Padahal sebelumnya PT. Lamicitra Nusantara sudah menyepakati besaran jumlah yang diminta warga. Hanya saja, pengelola Apartemen yang berlokasi di Pakis Argosari Kelurahan Dukuh Pakis meminta pencairan dilakukan pertower.
Menurut Sekretaris komisi C DPRD kota Surabaya Camelia Habibah, permintaan yang di ajukan warga terlalu berat. Nilai sebesar Rp 2 miliar untuk pencairan dimuka membuat pengelola Darmo Hill untuk berfikir ulang.
“Sakjane kemaren (hearing sebelumnya) sudah sepakat jumlahnya, sekarang warga malah minta 2 miliar,” ujarnya.
Legislator PKB ini berharap, warga tak terlalu memberatkan pada pihak Darmo Hill. Pengelola apartemen yang akan dibangun sebanyak tujuh tower itu sudah sepakat, hanya saja mekanisme pencairan yang belum ada titik terang.
“Kalau kayak gitu (2 miliar). Mereka (Darmo Hill) harus rapat lagi di internalnya, dan pertemuan yang akan datang harapannya sudah beres,” imbuhnya.
Prio Setia Budi, Direktur PT. Lamicitra, mengaku akan mengelar rapat internal. Sebab, permintaan warga sudah menyalahi kesepakatan yang sudah disetujui pada saat pertemuan sebelumnya.
“Kita sudah sepakat pencairan itu per tower, kami akan bangun tujuh tower, untuk pembangunan tahap pertama ya satu tower dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Priyo mengungkapkan, sebelumnya tim sembilan sudah sepakat dengan mekanisme pencairan, yakni sekitar Rp 800 juta untuk per tower.
“Sekarang permintaan tim sembilan berubah lagi, kalau kayak gini kapan selesainya,” terangnya.
Ia menambahkan, dengan permintaan Rp 2 miliar untuk tahap pertama, pihaknya akan mempelajari permintaan itu. “Permintaan itu berat, ini tali asih, sekali lagi ini tali asih bukan kompensasi,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, Ketua Tim sembilan Suparno meminta pencairan tali asih dibagi dalam lima tahap. Untuk tahap pertama sebanyak Rp 2 miliar. Dia berdalih permintaan itu merupakan permintaan warga terdampak.
“Permintaan kami kan Rp 6,2 miliar. Terus ini dibagi lihat, untuk tahap pertama Rp 2 miliar,” ucapnya.met
