Surabaya, areknews – Anggota DPR RI dari Komisi IX Lucy Kurniasari bersama BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Promosi Pelayanan KB Berkualitas Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Acara yang digelar di Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung Surabaya ini sekaligus sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat penting nya KB menekan angka kematian Ibu dan Anak.
Menurut Lucy, komisi IX akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kinerja agar KB semakin dikenal masyarakat. Terlebih lagi pemanfaatan KB di cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Di era JKN, KB itu bisa dilakukan di puskesmas, klinik maupun RS. Kami mendorong semua memiliki kartu KIS atau BPJS. Masyarakat bisa ikut yang PBI atau mandiri, itu bisa dimanfaatkan,” ungkap Lucy
Lucy menjelaskan kedatangannya langsung terjun ditengah masyarakat sekaligus sebagai upaya memastikan anggaran BKKBN dan JKN benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya.
“Kita akan terus gencar lakukan sosialisasi. Saya berharap melalui agenda ini masyarakat dapat memahami pentingnya program KB dan pentingnya menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan,” terangnya.
Sementara itu Waluyo Ajeng Lukitowati, Kepala Bidang KB BKKBN Jatim menambahkan pemanfaatan JKN untuk KB sangat bermanfaat bagi masyarakat. Penduduk Indonesia yang padat harus dikendalikan agar tidak banyak kelahiran.
“JKN itu ada peningkatan termasuk yang ikut KB. Ini oemasangananya petugasnya dokter atau bidan itu dibiayai BPJS, lainnya disediakan negara,” terangnya.
Ajeng menambahkan pengendalian laju penduduk dengan program KB bukan berarti melarang namun lebih mengatur kelahiran sebab angka kematian ibu melahirkan di Jawa Timur tiap tahun menyentuh angka 350 lebih kematian per 100 ribu kelahiran.
“Karena itu ya, yang punya anak di bawah 20 tahun jangan dikawinkan ini bahaya sebab angka kematian ibu melahirkan tinggi, 350 lebih per 100 ribu kelahiran,” terangnya.
Menyikapi banyak masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, Ajeng menghimbau warga agar segera mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bagi warga tidak mampu, bisa melalui jalur PBI.
“Saya harap aparat ditataran bawag baik RT, RW atau kelurahan juga aktif mendata warganya yang kurang mampu agar bisa didaftarkan untuk mendapatkan BPJS,” pungkasnya.vem
