Surabaya, areknews – Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya Mahfudz mempersoalkan adanya selebaran yang ‘bernada’ kampanye dan pencitraan politik dalam pilwali 2020.
Dalam selebaran tersebut bertuliskan isyarat siapa calon yang layak sebagai calon Wali Kota pengganti Tri Rismaharini pada Pilwali Surabaya tahun 2020 ini.
Selebaran itu tersebar di kawasan Jalan Kalibokor, Kecamatan Gubeng. Kebetulan Mahfudz bertempat tinggal di sana.
Sebelum ada aturan kampanye, kata Mahfudz harus memiliki etika politik baik yang ingin maju maupun yang masih menunggu rekomendasi dari partai.
Mahfudz menjelaskan selebaran tersebut didapat di rumahnya dan memang ada yang menyebarkan. “Tiba-tiba dapat selebaran ini. Bukan hanya di rumah saya, nyebar di mana-mana,” ujar Mahfudz, Selasa (11/2) di gedung DPRD Surabaya.
Dia menjelaskan tidak mungkin selebaran dengan jumlah cukup banyak itu tersebar begitu saja. Pasti ada yang mendesain. “Jika ada ANS yang maju dalam pemilu kepala daerah maka wajib mundur,” kecamnya.
Selama ini lanjut Mahfudz, ada pejabat eselon II yang mengaku tidak akan maju dalam pilwali. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dirinya tersebar di mana-mana.
Modus demikian lanjut Mahfudz kembali adalah cara lama. Mengaku tidak maju, namun ada niatan. “Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi wali kota mau bagaimana lagi,” tutur pria asal Madura ini.
Cara ini jelas Mahfudz dianggap sangat tidak fair karena ada indikasi pemanfaatan fasilitas negara. “Selama ini ke mana-mana atas nama dinas, ada RT kekurangan langsung dikasih besoknya, ada RW kurang dikasih,” pungkasnya.
Mahfudz memilih bersikap demikian lantaran seorang ASN harus bersikap netral. “Ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip otomatis dia pakai dana APBD kan haram hukumnya,” imbuhnya.
Ditanya apakah pernah menemukan secara langsung kampanye Mahfudz menjawab belum. “Kalau kampanye secara terbuka tidak ada memang. Tapi banyak yang membicarakan sosok ini pengganti bu Risma. Membangun opini, membangun narasi, sudah lah kita tahu. Itu bukan saya,” imbuh anggota Komisi B DPRD Surabaya ini kembali.tim
