Surabaya, areknews – Komisi D DPRD Surabaya melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya untuk membahas berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Ketua Komisi D Khusnul Khotimah membenarkan, rapat koordinasi ini guna membahas berbagai permasalahan sosial termasuk perlindungan anak, perempuan dan keluarga.
“Data dipermukaan mengungkap angka perceraian di Surabaya cukup tinggi sekitar 5 ribu kasus sampai bulan Oktober 2019,” ujarnya.
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan berdampak pada kondisi kejiwaan anak sehingga rentan mengalami persoalan sosial, karena mengalami disharmonisasi keluarga.
“Kasus-kasus sosial seperti pembunuhan, ngelem menjadi perhatian kita bersama, dan menjadi analisa kita terhadap problem tersebut,” terangnya.
Politisi PDIP ini berharap seiring dengan adanya kondisi tersebut, anggaran untuk ketahanan keluarga sudah selayaknya ditambah.
“Anggaran selayaknya diperkuat kalau perlu ditambah, paling tidak kita bisa mengukur agar anak kita hidup aman dan nyaman,” tegas Khusnul.
Khusnul menerangkan kalau anggaran untuk ketahanan keluarga saat ini sebesar Rp 1 miliar. “Kita ingin memastikan penghargaan terhadap Surabaya sebagai kota layak anak tidak tercederai,” pungkasnya.xco
