Surabaya, areknews – Dalam penanganan wabah Covid-19, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya bersama anggota DPRD kota Surabaya telah menggelar rapat Paripurna, Senin (6/4) melalui teleconference. Dalam kesempatan itu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sempat menyebutkan angka Rp 196 miliar yang akan dianggarkan untuk penanggulangan Covid-19 di kota Surabaya.
Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Komisi A DPRD Surabaya dengan menggelar rapat koordinasi bersama pihak Bappeko, BPBD serta Dinas tanah dan Kepala Bidang Pemerintahan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba, SE usai memimpin rapat hearing dengan OPD terkait mengaku, anggaran yang disebutkan itu masih dalam proses yang diambil dari APBD.
“Saat teleconference angka yang disebutkan Bu Risma sebesar Rp 160 miliar akan digunakan untuk pengadaan sembako dan sisanya untuk alat perlindungan diri (APD). Sembako memang murah, namun APD sangat penting dan dibutuhkan untuk tenaga medis,” ujar Habiba.
Komisi A juga meminta kinerja wali kota beserta jajarannya dalam menangani Covid 19 ini harus maksimal. Soal anggaran yang dikatakan Bu Risma apakah uangnya sudah ada, mereka (OPD) menjawab dalam teleconference jika dana masih akan disediakan. Saat ditanya apakah anggaran 190 miliar itu sudah cukup, mereka (OPD) juga menjawab belum tahu.
“Anggaran yang dipakai oleh Pemkot itu adalah uang rakyat sehingga harus benar-benar bisa dimanfaakan dengan maksimal karena harus dipertanggungjawabkan,” urai Habiba.
Habiba menambahkan, harusnya Pemkot juga melakukan simulasi untuk menetapkan anggaran penanganan Covid-19, pada hakekatnya dewan siap membantu penanganan covid-19 sampai tuntas.
Sementara itu, anggota Komisi A, Imam Syai’i mengatakan, Surabaya ini sebagai penyandang smart city, sehingga dalam hal penanganan Covid- 19 harus menunjukkan sebagai kota yang cerdas.
Sampai saat ini, lanjut Imam, Pemkot dinilai belum memiliki road map (maping perencanaan), sehingga dalam menjalankan penanganan covid-19 terkesan belum maksimal.
“Pemkot harus serius menangani hal ini, karena menyangkut jiwa manusia,” kata mantan Direktur Penyiaran JTV ini.
Politisi partai NasDem ini juga menyarankan untuk meningkatkan koordinasi dan duduk bersama, dewan siap untuk membantu penanganan virus corona ini.
Imam meminta pemkot juga jangan sampai segan untuk berkoordinasi dengan pusat maupun dengan pemerintah Provinsi. Karena pemprov merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.tim
