Surabaya, areknews – Pembukaan rekruitmen tiga posisi jabatan Direktur di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya yang masa jabatannya akan berakhir pada Januari 2021, mendapat perhatian serius kalangan dewan.
Tiga jabatan RPH itu diantaranya Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, serta Direktur Jasa dan Niaga. Menurut keterangan Agus Hebi Djuniantoro Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, rekruitmen paling lambat bulan November 2020.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi, ST yang membidangi perekonomian berharap jajaran direksi yang baru bisa membawa RPH lebih baik dan modern, karena menurutnya selama ini terkesan ‘jalan ditempat’.
“Selama ini kan memang ‘jalan di tempat’, bahkan cenderung produktifitas menurun. Maka saya berharap di pergantian jajaran direksi yang baru mampu membuat lompatan-lompatan (inovasi). Karena selama ini belum mampu menyetorkan deviden sebagaimana yang ditargetkan,” ujarnya, Sabtu (7/11).
Menurutnya, RPH Surabaya seharusnya bisa menjadi rujukan warga Surabaya, dan kalau bisa mencakup wilayah se Jatim. Namun sepertinya harapan itu masih belum mampu direalisasikan.
Terkait rekrutmen jajaran direksi, Alfian meminta kepada Pemkot Surabaya (Wali kota) untuk lebih selektif dengan semangat perbaikan manajemen di tubuh RPH melalui jajaran direksinya, utamanya untuk posisi Direktur Utama.
“Lowongan ini bersifat terbuka bagi kaum profesional, artinya terbuka untuk umum termasuk bagi para mantan direksi. Namun sebaiknya, penggantian ini bisa memunculkan sosok profesional yang benar-benar fresh (baru) dan punya motivasi baru, karena terbukti para personal yang saat ini duduk di jajaran direksi tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik,” tandasnya.
Alfian juga berpesan kepada Walikota Surabaya untuk bisa melibatkan peran legislatif (DPRD) dalam proses rekrutmen, agar referensinya lebih banyak jika harus segera mengambil keputusan untuk jajaran direksi RPH.
“Kami paham jika ini menjadi hak prerogatif Wali kota, tetapi tidak ada salahnya jika melibatkan anggota Legislatif sebagai mitra kerja karena secara prinsip semangatnya sama, yakni membuat RPH di Surabaya lebih baik,” pungkasnya.xco
