Surabaya, areknews – Pemerintah akhirnya memperpanjang penerapan PPKM Level 4 di beberapa kabupaten/kota di Jawa-Bali. PPKM Level 4 ini akan berjalan pada 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz berpendapat jika PPKM kembali diperpanjang akan berdampak kurang baik pada sektor ekonomi di kota Surabaya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi ekonomi, dirinya sering mendapat keluhan dari warga yang sudah tidak kuat dengan kebijakan ini.

“Jangankan membayar cicilan motor untuk bekerja, untuk membayar token listrik atau untuk makan saja warga sudah susah. Tabungan mereka sudah habis untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya, kemarin.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM level 4 di kota Surabaya ini jelas menimbulkan gejolak pada dunia usaha, termasuk pelaku UMKM yang makin terpuruk. Menurutnya, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yakni, memperluas vaksinasi COVID-19.

“Pemerintah sebaiknya meningkatkan edukasi prokes di masyarakat dan mengakselerasi vaksin COVID-19 secara masif,” katanya.

Dia menilai, perluasan vaksinasi dan distribusi bansos dapat menggerakkan ekonomi menuju pola dan keseimbangan baru yang sehat. Sehingga, kebijakan pemerintah dinilai tidak menimbulkan kontradiktif antara penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Ia juga mengatakan, perekonomian bisa kembali normal setelah terbangun herd immunity atau kekebalan komunal di masyarakat, di mana minimal 70 persen masyarakat sudah tervaksin. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, dibutuhkan lebih dari 189 juta orang untuk membangun kekebalan komunal ini.xco