Surabaya, areknews – Kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 mendapat tanggapan dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mendorong pemerintah kota Surabaya untuk memberikan intervensi kebijakan terhadap 37.000 pelaku UMKM agar mampu bertahan ditengah pandemi dan perpanjangan PPKM ini.

“Perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Surabaya oleh pemerintah pusat ini menjadi perhatian berbagai pelaku usaha hingga UMKM untuk bisa bertahan ditengah pandemi,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (10/8).

Selain itu,  pemerintah kota Surabaya juga harus memberikan pendampingan terhadap 37.000 pelaku UMKM ini.

“Saya minta kita memiliki data valid pelaku UMKM sehingga bisa diajukan ke Banpers BPUM dari Pemerintah Pusat, jadi dikawal usulannya berapa dan realisasinya berapa kita tahu,” kata Anas.

Pihaknya juga mendorong agar BUMD Pemerintah kota Surabaya bisa memberikan pendampingan dan stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam upaya pemulihan Ekonomi.

“Seperti BPR Surya Artha Utama bisa memberikan bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program – program lainnya,” tegas politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

Pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia-sia tanpa pendampingan secara serius. Selain itu Anas Karno juga meminta pemerintah kota memastikan agar pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner (SWK) sudah tuntas dilakukan vaksinasi guna mempercepat Herd Immunity.xco