Surabaya, areknews – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Sebanyak 20 pejabat dilantik oleh Wali Kota Eri, Senin (20/12) kemarin.

Pelantikan tersebut merupakan lanjutan dalam rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang akan dijalankan pada bulan Januari mendatang.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Kota Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Dan kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota,” katanya, Rabu (22/12).

Ia mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pasca dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” jelasnya.

Sementara Wali Kota Eri menyebut bahwa mutasi ini merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah 2 hingga 3 tahun harus dirotasi. Agar bisa merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya.

“Mutasi ini adalah hal biasa. Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata Wali Kota Eri.

Eri mengatakan perpindahan dari satu OPD ke OPD lain kepala dinas tetap bisa komunikasi. Karena itu ia sebagai pemimpin ia tidak bisa sendiri. Butuh pendamping yakni staf ahli wali kota.

“Saya tadi sampaikan wali kota tidak bisa pernah sendiri, wali kota butuh pendamping yaitu staf ahli wali kota. Mereka itu orang hebat-hebat,” imbuhnya.

Bagi Wali Kota Eri dengan mutasi ini pelayanan ke masyarakat lebih cepat lagi hingga mencapai sasaran ke bawah. Mereka harus belajar berjuang memikirkan output dan outcomenya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Para pejabat tersebut sebelumnya harus melakukan assemen. Eri mengaku ada 9 indikator yang dinilai untuk assemen mutasi pejabat tersebut. Mulai dari integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas, hingga punya sifat kenegaraan. Dari hasil tersebut pansel sudah melakukan seleksi secara ketat. “Setelah tahapan ini dikuatkan, maka akan dilakukan mutasi,”ujarnya.

Wali kota Eri meminta kepada para pejabat baru untuk melakukan inovasi. Terutama dalam hal pelayanan secara digital. “Pejabat baru hukumnya fardhu ain untuk inovasi, karena kita sudah digital. Mau tidak mau pejabat yang baru harus aware dengan digital,” tegasnya.

Selain itu terkait dengan SOTK yang akan dijalankan pada Januari 2022. Wali kota Eri mengaku ada pejabat eselon 4 akan digantikan dengan pejabat fungsional. Artinya akan ada pelantikan lagi.

“Sehingga nanti ada penempatan-penempatan yang nanti kita akan isi, sesuai SOTK yang baru. Karena esselon 4 juga hilang, ganti fungsional. Berarti itu nanti dilantik lagi. Desember akhir itu pastinya. Januari mulai kerja,” ungkapnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik

1. ERNA PURNAWATI

Jabatan lama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

Jabatan baru Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

2. IRVAN WIDYANTO
Jabatan lama Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.

Jabatan baru Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

3. FEBRIA RACHMANITA
Jabatan lama Kepala Dinas Kesehatan

Jabatan baru Asisten Administrasi Umum

4. AFGHANI WARDHANA
Jabatan lama Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga.

Jabatan baru Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

5. SUPOMO
Jabatan lama Kepala Dinas Pendidikan.

Jabatan baru Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia.

6. HIDAYAT SYAH
Jabatan lama Asisten Administrasi
Umum.

Jabatan baru Staf Ahli Walikota Bidang
Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

7. IKHSAN
Jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Jabatan baru Inspektur.

8. EDDY CHRISTIJANTO

Jabatan lama Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja.

Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.

9. MARIA THERESIA EKAWATI
RAHAYU

Jabatan lama Kepala Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah.

Jabatan baru Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

10. WIWIEK WIDAYATI

Jabatan lama Kepala Dinas Perdagangan.

Jabatan baru Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.

11. MUSDIQ ALI SUHUDI

Jabatan lama Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan.

Jabatan baru Kepala Badan Pendapatan Daerah.

12. RACHMAD BASARI
Jabatan lama Inspektur

Jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

13. MIA SANTI DEWI

Jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian
dan Diklat.

Jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan.

14. ANNA FAJRIATIN

Jabatan lama Kepala Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka Hijau.

Jabatan baru Kepala Dinas Sosial.

15. ANTIEK SUGIHARTI

Jabatan lama Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata.

Jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.

16. AGUS IMAM SONHAJI
Jabatan lama Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

17. MUHAMAD FIKSER
Jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika.

Jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika.

18. DEDIK IRIANTO
jabatan lama Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran.

Jabatan baru Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan.

19. IRVAN WAHYUDRADJAD
Jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan.

Jabatan baru Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

20. ACHMAD ZAINI

Jabatan lama Kepala Dinas Tenaga Kerja

Jabatan baru Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja.***