Surabaya, areknews – Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjabarkan usulan terkait kebutuhan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antrophometri dalam mendukung penanganan stunting.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam agenda Roadshow Daring bersama Menko terkait Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim, Rabu, (1/3).
Sebagai informasi, kasus stunting di Jatim berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022 mengalami penurunan yang signifikan, yakni di 26,86% di tahun 2019 menjadi 19,2% di tahun 2022.
Merespon hal tersebut, Emil menuturkan bahwa saat ini Pemprov Jatim memiliki data signifikan berdasarkan _by name by address_. Tanpa bermaksud mempertanyakan SSGI itu sendiri, ia menilai ada potensi kemungkinan terjadi sampling yang lebih fokus pada area tertentu yang kemudian teramplifikasi hasilnya sehingga angka yang tersaji lebih tinggi.
Berdasarkan data Bulan Timbang, angka yang tersaji cukup signifikan. Pasalnya di tahun 2020 berhasil mencakup 1,3 juta balita (49%) dari sasaran total 2,8 juta balita. Tahun 2021 naik menjadi 1,4 juta balita (53%) dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 1,855 juta balita (66,92%).
“Berdasarkan data ini kita memperoleh total 137.900 atau 7,5% balita yang masuk kategori stunting berdasarkan coverage 1,855 juta balita atau 66,92% yang sudah diukur,” kata Emil, Rabu (1/3/2023).
“Terlepas dari metodologi SSGI, kami tidak merubah strategi kita, kami meyakini bahwa pendekatan _by name by address_ yang diamanahi Presiden menjadi yang paling penting,” imbuhnya.
Terkait arahan yang diberikan oleh Menko PMK terkait pendataan kepemilikan alat USG, Emil melaporkan data yang dimiliki saat ini dari 969 puskesmas se-Jatim, 719 sudah memiliki ultrasonografi (USG).
“Artinya kita akan perlu mengusulkan USG dengan total 250 puskesmas yang kita miliki. Jumlah dokter terlatih kurang lebih 741 artinya 1 puskesmas 1, lebih afdol satu puskesmas 2, jadi ini akan kami tindaklanjuti pula,” kata Emil.
Lebih lanjut, terkait antrophometri, Mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan bahwa dari total 47 ribu posyandu, belum sampai 40% yang memiliki antrophometri.
“Jadi kalau diusulkan jumlahnya 17.800 yang terdiri dari 3 kategori meliputi DAK Fisik sebanyak 18.589, APBN 10.551 dan APBD Kabupaten sebanyak 125. Kalau ini dipenuhi lengkap sudah untuk kami memiliki antrophometri,” terangnya.
Dirinya juga menekankan kepada bupati/walikota di Jawa Timur untuk dapat mengoptimalkan bantuan dana operasional yang disediakan oleh BKKBN, termasuk bantuan fisik.
Anggaran biaya operasional tersebut mengcover 93 ribu pendamping -baik kader PKK maupun yang tidak. Selain itu, Pemprov terus menambah tenaga yang bisa memperkuat upaya penanganan stunting di Jawa Timur.
“Pemprov memiliki dan mensupport dengan matchfunding ini, sebanyak 3.213 perawat Ponkesdes dicover biaya gaji yang setengah dari pemprov dan setengah dari kabupaten. Sehingga 41 persen desa memiliki tambahan personil,” pungkasnya.met
