Surabaya, areknews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) membentuk platform khusus mewadahi lulusan pelajar usia produktif hingga pengangguran sebagai penerapan smart city.

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menilai, pengentasan pengangguran belum berbasis smart city. Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun belum signifikan.

“Pada 2018 6,12 persen, pada 2019 5,76 persen, pada 2020 9,79 persen, pada 2021 9,68 persen, dan pada 2022 7,62 persen,” kata Reni.

Menurutnya, upaya yang selama ini berjalan seperti meminta warga datang ke kelurahan atau kecamatan ketika butuh pekerjaan, belum efektif.

“Itu tradisional. Era anak-anak tidak begitu. Bursa kerja itu penting tapi tidak harus menunggu itu untuk anak tahu, kapan kesempatan kerja itu,” tegasnya.

Fungsi platform atau aplikasi khusus menurutnya untuk memudahkan monitoring kondisi anak muda di Surabaya usia produktif sejak lulus jenjang SMA.

“Jadi, kalau anak lulus SMA bisa update data dirinya. Yang tidak kuliah sedang apa, ditunjukkan passion dia apa. Dipasangkan dengan data kemiskinan. Sehingga bisa tahu mana yang tidak punya aktivitas, atau skill,” bebernya.

Termasuk memberikan informasi soal pelatihan, program Padat Karya milik Pemkot, juga informasi perusahaan yang mencari pegawai dalam satu aplikasi yang notifikasinya bisa diakses masing-masing orang.xco