Surabaya, areknews – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dispendukcapil melakukan Penonaktifan atau pemblokiran terhadap puluhan ribu kartu keluarga (KK) yang tidak diketahui keberadaannya.

Atas kebijakan tersebut, sebagian besar masyarakat kota Surabaya banyak yang mengeluh bahkan mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa DPRD Kota Surabaya tetap menerima keluhan warga masyarakat terkait pemblokiran KK.

“Saya kira kalau ada keluhan seperti itu pemblokiran KK dan sebagainya DPRD Surabaya tetap menerima itu (Keluhan) semua,” ujar Adi Sutarwijono, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga menyampaikan melalui komisi A dalam menangani keluhan terkait permasalahan pemblokiran.

“Itu (Pemblokiran) harus diteliti lagi dan seberapa efektif,” tutur Adi Sutarwijono akrab disapa Awi.

Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa kebijakan tersebut akan terus dikaji ulang.

“Pasti kebijakan (Pemblokiran) itu akan dikaji ulang terus,” singkat Awi.xco