Surabaya, areknews – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, memantau pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), di sejumlah kantor kelurahan wilayah Kecamatan Tenggilis dan Kecamatan Sukolilo.
“Musbangkel di wilayah Kecamatan Tenggilis dan Kecamatan Sukolilo berjalan dengan baik,” ujarnya, usai menghadiri Musbangkel di kantor Kelurahan Nginden Jangkungan.
Anas mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Musbangkel dengan sebaik-baiknya. Karena ini untuk kepentingan bersama. “Usulan ini masuk tahun 2023. Realisasinya nanti pada tahun anggaran 2024,” tambahnya.
Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut menyarankan kepada peserta Musbangkel, agar juga menyampaikan usulan lewat Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Ketika usulan tersebut tidak terakomodir dalam Musbangkel karena keterbatasan besaran pagu.
“Nantinya akan kita anggarkan dan dikawal di tahun 2024. Sehingga usulan lewat Musbangkel bisa berjalan, begitu pula usulan lewat Pokir juga berjalan. Supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Ini pentingnya Pokir anggota dewan sebagai penunjang pembangunan partisipatif. Saling mengisi progress pembangunan kota,” jelasnya.
Pokir anggota DPRD, merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan di pembahasan RAPBD.
Anas juga menjelaskan, berbagai usulan disampaikan masyarakat melalui Musbangkel. Mulai dari usulan pengadaan perlengkapan RT/RW sampai usulan pembangunan fisik.
“Nilainya bervariasi tergantung wilayah. Misalnya di Panjang Jiwo sekitar Rp 2,8 milyar. Kalau di Nginden Jangkungan sekitar Rp 2,6 milyar. Sedangkan di Klampis Ngasem sebesar Rp 2,4 milyar dari yang sebelumnya Rp 2,3 milyar,” jelasnya.
Anas juga berpesan kepada Pemkot Surabaya, supaya Musbangkel tidak hanya sekedar formalitas.
“Namun harus benar-benar menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Sebagai bentuk partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Melalui usulan-usulan yang diwujudkan bentuknya,” tegasnya.
Saat menghadiri Musbangkel, Anas juga menyampaikan komitment DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya, untuk pemberdayaan UMKM lewat alokasi APBD 2023 sebesar 40 persen. Atau senilai Rp 3 triliun. Ditambah juga kredit usaha dengan bunga rendah, oleh BPR Surya Artha Utama (SAU).
“Saya berharap para pelaku UMKM bisa memanfaatkan program tersebut. Dari pada nantinya terlilit utang ke rentenir atau pinjol. Bukannya usahanya berkembang, bisa-bisa malah gulung tikar nantinya,” pungkasnya.xco
