Surabaya – Sejumlah anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya akhirnya mendukung rencana pembangunan angkutan massal cepat Trem di kota Surabaya, dengan syarat melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk pengelolaannya. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri usai memimpin rombongan dalam kunjungan kerja ke Frankfurt Jerman. Keterlibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi Trem ini dilakukan agar tidak ada monopoli pihak swasta.
“Kalau melalui BOT (Build Operate Transfer) khawatirnya rugi, jika sudah jadi barang rongsokan diberikan ke kita,” ujarnya, Selasa (31/10). Syaifudin mengharapkan, keterlibatan pemerintah kota tersebut diantaranya dalam pelayanan, system pengawasan sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian. “Pemerintah punya bargaining karena menaruh investasi,” tambahnya.
Dengan melibatkan BUMD dalam pengelolaan nantinya akan berdampak positif yang akan membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD itu sendiri. Menurut Politisi PDIP ini, apabila sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, pemerintah kota tidak punya keberpihakan kepada masyarakat, apabila ada penaikkan harga tiket. “Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya,” katanya.
Pada tanggal 23 – 30 Oktober, sebanyak delapan anggota Komisi C DPRD , bersama perwakilan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman guna mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat, berupa Trem dan bushway. Syaifuddin Zuhri mengakui, pelayanan trnsportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan public. Dari pantauan kalangan dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terkoneksi dengan angkutan massal sehingga ada ketepatan waktu.
Sebenarnya dari sisi estetika, dengan adanya Trem kondisinya terkesan ruwet, karena banyaknya kabel udara dan lajur –lajur khusus angkutan massal. Namun demikian, Syaifuddin mengakui, bahwa kesadaran berlalu lintas masyarakat di salah satu kota di Jerman tersebut sangat tinggi. “Penduduknya hanya 200 ribu. Sedangkan kita penataan estetika saja merupakan masalah yang sulit , “ ujar pria yang juga akrab disapa Ipuk ini.
‘Kaget’ 18 Miliar Anggaran Trem
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi C DPRD menilai masuknya anggaran Trem senilai Rp 18 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2017 tanpa melalui prosedur yang benar. Anggaran yang rencananya digunakan untuk sewa lahan depo PT. KAI ini sempat dipertanyakan karena tidak pernah dibahas di komisi C DPRD Surabaya. Namun, muncul dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
Sejumlah anggota Banggar dari Komisi C DPRD pun mengaku tidak menduga jika anggaran 18 miliar ini masuk dalam pembahasan Banggar, mengingat tidak pernah dibahas ditingkat komisi.xco
