Surabaya, areknews – Banyaknya rangkap jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Surabaya disoroti Komisi A DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto mengatakan kalau Pemkot Surabaya tidak punya ukuran beban kerja seiring dengan banyaknya rangkap jabatan itu.

“Kalau di psikologi ada analisa jabatan dan beban kerja, itu penting dilakukan karena untuk effisiensi dan efektiftas kerja. Kalau dirangkap maka beban kerja individu lebih banyak dan berat,” ujarnya.

Herlina menambahkan, beban kerja itu harusnya terukur mulai individu jabatan dengan unit kerjanya. Misalnya PMK datang 10 menit itu berarti beban kerja unit, tapi beban kerja individu tidak diukur.  “Mungkin bagi Bu Wali yang penting beban kerja unit itu tidak terganggu padahal beban kerja individu itu berpengaruh,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat kembali menegaskan, hal ini yang membuat anggapan kalau pemkot Surabaya tidak punya analisa beban kerja. Sampai sekarang masih ada 5 OPD di lingkungan Pemkot Surabaya yang dirangkap jabatan kepala dinasnya. Menurut Herlina kalau ditingkatan bawah seperti lurah masih banyak lagi yang rangkap jabatan.xco