Surabaya, areknews – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii menyoroti dana kelurahan saat melakukan reses. Pasalnya banyak program kelurahan yang belum masuk ke program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2020 mendatang.

“Warga (tingkat RW) banyak mempertanyakan dana kelurahan seperti apa pelaksanaanya,” ujarnya. Ia menjelaskan memang setiap kelurahan akan mendapatkan anggaran musrenbang sebesar Rp 3-3,5 miliar. Teknisnya memang kelurahan mengajak RW untuk mengusulkan program untuk kampungnya masing-masing.

Namun, yang terjadi masih cukup banyak RW tidak terfasilitasi untuk mengajukan programnya.
Imam mengkhawatirkan ada tebang pilih untuk dana kelurahan pada setiap RW. Sehingga program yang diusulkan RW tertentu tidak dimasukkan dalam rencana dana kelurahan.

“Jadi ada RW yang sudah diajak ngomong tapi kemudian itu tidak dimasukkan program,” kata dia.
Politisi partai Nasdem ini juga meminta agar semua pihak, baik kelurahan maupun pemkot bisa maksimal menyalurkan dana kelurahan.

Menurutnya, meski program musrenbang ini baru pertama dilakukan, jangan sampai karena ada persoalan politik kemudian tebang pilih. Sehingga semua ide dan asporasi rakyat dalam membangun kota bisa terpenuhi.

“Karena disitu bukan basis pemilihnya dia kemudian ga diperhatikan, ini kan ga baik, masa ada anak kandung, anak kesayangan, anak tiri sampai anak haram, kan ga betul seperti itu,” tambahnya.

Imam menyampaikan beberapa kawasan yang belum masuk programnya yakni di daerah pilihan 1 dan juga 2. Nantinya pihaknya akan berupaya menampung program RW yang belum masuk musrenbang 2020. Rencananya akan diusulkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).xco