Surabaya, areknews – Pembahasan anggaran program kesehatan pemkot Surabaya dinilai perlu dikaji dengan cermat. Seperti dalam hal anggaran untuk penanganan Covid-19, yang dianggarkan sebesar 196 miliar tetapi anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan hanya 18 miliar.
Sekretaris Komisi D yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir, M.Kes menyarankan, agar pemkot Surabaya dalam menangani Covid-19 harus terukur. Selain porsi anggaran yang ideal juga harus memiliki grand desain yang jelas.
“Pemkot harus memiliki road map Promotif, Prefentif, Kuratif dan Rehabilitif (P2KR). Sehingga dalam pelaksanaan dilapangan bisa terukur dan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, prioritas preventif sebaiknya lebih fokus kepada mekanisme trakcing yang baik dan pada pembatasan sosial agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 ini.
Menyediakan kebutuhan masker supaya tidak langka dan mahal, hand sanitizer, pelindung wajah, dan lain-lain. “Kecepatan dan ketepatan membuat regulasi, dan sanksi pembatasan sosial sangat diperlukan, misalnya PSBB dengan metode yang terukur, harusnya PSBB ini menjadi inisiatif dari pemkot dari awal, guna menekan penyebaran Covid-19,” katanya.
Prioritas preventif lainya adalah preventif yang berhubungan langsung dengan kuratif. “Ini yang disesalkan karena anggarannya sangat minim, karena sampai sekarang kesiapan bidang kesehatan memprihatikan. Misalnya, Rapid Test, APD dan Masker N95 yang terbatas,” tambahnya.
Selain itu, standar ruang isolasi dan jumlah kapasistas ruang isolasi termasuk ruang perawatan Covid-19 juga terbatas. Belum lagi, ketersediaan obat-obatan.
Dirinya menambahkan, para dokter dan tenaga medis di klinik maupun RS bekerja dengan bahaya yang mengancam jiwanya, dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang kurang memadai. Karena sudah ada dokter dan tenaga medis yang menjadi korban karena Covid-19 ini.
Selain itu, dr. Akma menyebut, bagaimana Road Map penanganan jaring pengaman sosial, karena angka MBR semakin meningkat. “Yang juga harus dipikirkan soal bagaimana nasib para buruh yang di PHK, karyawan yang di rumahkan, para guru swasta, guru honorer dan para pendatang yang bekerja di Surabaya,” pungkasnya.xco
