Surabaya, areknews – Menjelang pergantian tahun 2021, DPD Partai Nasdem Kota Surabaya menggelar media gathering dengan wartawan berbagai media massa. Acara yang dibalut dengan tema “Refleksi Akhir Tahun 2021 DPD Partai NasDem Surabaya” tersebut digelar di Kantor DPD, Jumat (31/12).
Dalam acara yang berlangsung ‘hangat’ tersebut, sejumlah media menanyakan sikap Partai Nasdem terhadap persoalan di Surabaya, mulai dari penanganan Covid-19, surat ijo, kemiskinan, pengangguran, kekerasan terhadap anak dan lain-lain.
Ketua DPD Partai Nasdem Kota Surabaya, Robert Simangunsong mengaku bersyukur kepada Tuhan YME karena berhasil melewati ‘badai’ Covid-19 pada 2021.
Menurut dia, penanganan Covid -19 memerlukan bantuan, keterlibatan dan kerja sama semua pihak, keikutsertaan terutama publik. “Kita tahu kedisiplinan masyarakat masih rendah. Padahal kedisiplinan merupakan kunci penanganan Covid-19. Karena itu,masyarakat diharap memiliki kesadaran dan berperan aktif, setidaknya dengan terus menjaga protokol kesehatan (prokes), ” ujarnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, sejak merebaknya Covid-19 silam, angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya tergolong tinggi. Ini bisa dilihat dari data jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kisaran 400 ribu orang meningkat drastis menjadi 1 juta orang.
Sementara jumlah pengangguran juga tinggi. Per Agustus 2019, jumlahnya mencapai 5, 87 persen. Pada 2020, melonjak menjadi 9,79 persen, dan per Agustus 2021 tercatat sebesar 9,68 persen atau turun 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
“Ya, kami berharap pemkot serius menangani kemiskinan dan pengangguran. Ini harus menjadi prioritas program, selain penanganan Covid-19,” tandas dia.
Lebih jauh, Robert menegaskan, semua ini tidak cukup diselesaikan dengan statemen yang berupa wacana. Tapi harus konkret dan direalisasikan dalam program-program dengan skala masif dengan intervensi anggaran besar dan tepat sasaran.
Terjadinya kemiskinan akibat pandemi Covid-19, juga berdampak masih tingginya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Sehingga perlu meningkatkan dan menggalakkan lagi posyandu.
“Ini agar kesehatan ibu hamil dan anak terus terpantau. Masih banyak ibu hamil kurang memahami pentingnya kesehatan. Plus kebutuhan ekonomi yang makin sulit,” ungkap dia.
Terkait aksi kekerasan terhadap perempuan yang meningkat, Robert yang juga seorang lawyer menyatakan, korban biasanya enggan melapor ke penegak hukum karena merasa malu kalau aib keluarganya itu diketahui dan terekspos ke publik. “Karena itu, perlu ada ruang konsultasi dan pendampingan terhadap kaum hawa korban kekerasan,” tegas dia
Terkait surat Ijo di Surabaya yang belum tuntas, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang DPD Nasdem Kota Surabaya, Gunawan mendorong agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera membentuk Satgas Reforma Agraria guna membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) merealisasikan target program nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Secara Langsung) dimana pada 2023 peta bidang tanah harus terbentuk. ” Sehingga pada 2025 warga Surabaya bisa mendaftarkan tanahnya secara langsung,” jelasnya.
Selain itu, Gunawan menandaskan, Partai Nasdem mendesak agar penarikan retribusi IPT segera dihentikan karena warga yang mendiami tanah surat ijo terkena pajak dobel, dimana obyek pajak sudah dikenakan PBB, lalu dikenakan lagi retribusi IPT.
“Terkait surat ijo ini tidak hanya di Surabaya, tapi juga ada di Batam, Makassar, Jakarta, Semarang dan lain lain. “Penyelesaian tanah surat ijo di daerah-daerah lain gampang. Hanya di Surabaya yang berbelit-belit. Ini karena tanah negara tersebut didaftarkan sebagai aset Pemkot Surabaya,” pungkasnya.xco
